Kamis, 29 Oktober 2020
Dinar Surya Oktarini : Jum'at, 07 Agustus 2020 | 09:00 WIB

Hitekno.com - Akun media sosial Twitter milik pejabat pemerintah dan outlet media yang berafiliasi dengan negara mengikuti kebijakan yang sama dengan Facebook dan YouTube.

Label terbaru sudah diterapkan tetapi akan diluncurkan secara bertahap dengan label pemerintah diterapkan untuk pejabat dari China, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Media sosial Twitter juga akan berhenti merekkomendasikan cuitan dari media yang berafiliasi dengan negara.

Dilansir dari laman The Verge, Twitter mengatakan label tersebut akan memberikan konteks untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat.

Peluncuruan pejabat publiknya berfokus pada akun yang mewakili ''suara negara-bangsa di luar negeri'' dan kemungkinan akan terlibat dalam diskusi geopolitik di Twitter.

Fitur label akun pemerintah. (Twitter)

 

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memiliki label seperti halnya Menteri Luar Negeri Mike Pompeo), namun Departemen Keuangan tidak memiliki.

Media sosial Twitter juga akan melabeli akun pribadi untuk kepala negara dengan mengatakan akun tersebut akan mendapatkan ''pengenalan nama yang luas, perhatian media dan kesadaran publik''.

Kategori media yang berafiliasi dengan negara mencakup saluran di mana pemerintah menjalankan kontrol atas konten editorial.

Media sosial Twitter sudah melarang media yang berafiliasi dengan negara untuk membeli iklan Twitter dan sekarang akan menghindari memperkuat outlet ini termasuk di timeline, pemberitahuan dan pencarian.

Salah satu juru bicara Twitter juga mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan visibilitas akun jika seseorang mengikuti mereka. Sedangkan itu, fitur label untuk pemerintah ini sudah dilakukan Facebook pada bulan Juni lalu, sedangkan YouTube sudah mengaktifkan pelabelan pemerintah pada tahun 2018.

BACA SELANJUTNYA

Akun Twitter Donald Trump Jr Ditangguhkan Usai Bagi Informasi yang Salah